Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, yang memberikan panduan operasional terkait fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan ketahanan desa yang berkelanjutan. Fokus penggunaan Dana Desa diatur sedemikian rupa agar mendukung prioritas nasional yang lebih luas, serta memastikan pengelolaan dana yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Berikut adalah rincian fokus utama penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan tersebut:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (maksimal 15%). Penanganan kemiskinan ekstrem di desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa 2025. Pemerintah mengarahkan dana untuk program-program yang secara langsung membantu keluarga miskin dan rentan melalui pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan ekonomi yang dapat mendorong mereka keluar dari jeratan kemiskinan. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

2. Penguatan Desa Adaptif terhadap Perubahan Iklim Desa yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat desa. Dana Desa akan digunakan untuk program adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem dan mitigasi bencana alam. Hal ini akan membantu desa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

3. Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Layanan kesehatan dasar di desa akan menjadi prioritas utama, dengan penekanan pada penurunan stunting, pengendalian penyakit menular seperti TBC, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Dana Desa akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan desa, pelatihan tenaga medis lokal, serta program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa.

   .

4. Ketahanan Pangan (Minimal 20%) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, minimal 20% dari total Dana Desa akan dialokasikan untuk program yang berfokus pada swasembada pangan. Ini termasuk pengembangan pertanian lokal, pemberdayaan petani melalui pelatihan dan penyuluhan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan fasilitas penyimpanan pangan untuk meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan di tingkat desa.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Era digital telah membuka peluang besar bagi desa untuk berkembang. Dana Desa 2025 akan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi, seperti penyediaan internet desa dan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan transaksi ekonomi di tingkat desa.

6. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai (PKTD) Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai (PKTD) menjadi salah satu program penting untuk membuka lapangan pekerjaan di desa. Dana Desa akan digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, seperti pembangunan jalan desa, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. PKTD bertujuan untuk menciptakan pekerjaan sementara bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur desa.

7. Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Setiap desa memiliki potensi dan keunggulan masing-masing, baik dalam bidang pertanian, kerajinan, pariwisata, maupun produk lokal lainnya. Dana Desa akan digunakan untuk mendukung pengembangan potensi dan keunggulan lokal desa, yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka peluang pasar baru. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk lokal, serta pengembangan kawasan wisata dan usaha berbasis potensi alam dan budaya desa.

8. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa Selain sektor-sektor utama, Dana Desa juga akan dialokasikan untuk program-program prioritas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Misalnya, pengembangan sektor pendidikan, kebersihan dan sanitasi, serta pemeliharaan infrastruktur desa yang sudah ada. Program ini memberikan fleksibilitas bagi desa untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah mereka.

9. Dana Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 3%). Untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional, Dana Desa juga mencakup alokasi untuk biaya operasional pemerintah desa. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat sistem administrasi desa, pengelolaan anggaran desa, serta mendukung kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat, seperti musyawarah desa dan pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan warga.

Dengan peraturan baru ini, pemerintah berharap Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan desa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong desa-desa untuk lebih mandiri dan berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 ini dapat diunduh untuk dipelajari lebih lanjut sebagai acuan dalam merencanakan dan mengelola penggunaan Dana Desa di wilayah masing-masing.